Pondok Pesantren Ar Rhaudha Seluma

Jl. Merdeka Tais No. 85

-

Sahkah Talak di Luar Pengadilan?

Rabu, 13 Mei 2020 ~ Oleh Guyun Slamet ~ Dilihat 41 Kali

Dalam fikih kelasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak kapan dan di mana pun.
Talak berasal dari bahasa at-takhaliyatu yang berarti pelepasan. Menurut syariah, artinya melepas ikatan nikah atau sebagian dari akad itu. Hukum talak berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Tekadang mubah, bisa menjadi makruh,sunah, tetapi bisa juga menjadi wajib, bahkan berubah 180 derajat bersetatus haram.
Di Indonesia peraturan undang-undang mengatur talak dikrarkan di depan sidang pegadilan. Padahal, sering timbul pertanyaan tentang masalah talak yang diucapkan suami di luar sidang pengadilan.
Menurut pasal 39 UU no. 1/1974 tentang perkawinan dan UU no 65 UU no 8/1989 tentang Pengadilan Agama, penceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkuatan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Penceraian dapat terjadi karena permohonan suami kepada pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak yang disebut cerai talak atau karena gugatan istri yang disebut cerai gugat. Untuk melakukan penceraian harus ada alasan yang cukup.
Majelis tarjih Muhamadiyah menyatakan, meskipun termasuk kepada wilayah hukum privat, persoalan penceraian sesungguhnya juga menyangkut kepentingan luas, yakni ketenteraman rumah tangga dan nasib anak-anak yang orang tuanya bercerai. Tidak hanya itu, penceraian menyangkut kepentingan lebih luas lagi, yaitu tentang kepastian dalam masyarakat apakah suatu pasangan telah terpisah atau masih dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu penceraian tidak dapat dilakukan secara serampangan. Sebaliknya harus dilakukan pengaturan sedemikian rupa agar tewujud kemaslahatan dan ketertiban dalam masyarakat.
Dalam hadis Nabi SAW dinyatakan bahwa penceraian itu adalah suatu hal yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah. Nabi SAW bersabda: “Suatu yang halal yang dibenci oleh Allah SWT adalah talak.” (HR Abu Dawud dan al-Baihaqi).
Karena itu, penceraian janganlah dianggap enteng atau dimudah-mudahkan. Penceraian sangat dibenci oleh Allah, meskipun halal. Wujud dari tidak menggampangakan pen­ceraian itu yakni bisa dilakukan bila telah terpenuhi alasan-alasan hukum yang cukup untuk melakukannya. Disamping itu harus melakukan melalui pemeriksaan pengadilan untuk membuktikan apakah alasannya sudah terpenuhi atau belum.
Oleh karena itulah ijtihad hukum Islam modern, seperti tertuang dalam Komplikasai Hukum Islam di Indonesia, contohnya saja, mewajibkan prosudur penceraian itu melalui pengadilan; dan bahkan penceraian terjadi terhitung sejak saat penceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.
Dalam fikih kelasik, suami diberihak yang luas untuk menjatuhkan talak kapan dan di mana pun ia mengucapkannya, talak itu jatuh seketika. Keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan ke­luar­­ga,kepastian hukum, dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat, bahkan banyak merugikan terutama wanita (istri). Oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, penceraian harus diperoses melalui pengadilan.
Menurut Majlis Tarjih, memang ada perubahan hukum, yaitu dari kebolehan suami menjatuhkan talak kapan dan di mana pun menjadikan keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan. Perubahan hukum semacam ini adalah sah dan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: “Tidak diingkari perubahan hukum kerena perubahan zaman.“ (Qawaid al-Fiqh, halaman 113).
KH Ahmad Azhar Basyir (mantan ketua Majelis Tarjih dan Ketua PP Muhamadiyah), mengenai masalah ini, menyatakan penceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang penceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi penceraian antara suami dan istri. Kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakim sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan istri (Hukum Perkawinan Islam, halaman 83-84).
Majelis Tarjih pun menyatakan, penceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadialan, dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Pencerian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.
Berbeda dengan Majelis Tarjih Muha­madiyah, Majelis Ullama Indonesia memutus­kan talak di luar pengadilan bisa dilakukan dan hukumnya sah. Namun, dengan syarat ada alasan yang sesuai dengan hukum Islam yang kebenarannya bisa dibuktikan di pengadilan.
“Misalnya ada suami menalak istrinya, kemudian sang istri tidak terima dengan hal itu, maka alasan melakukan talak itu bisa diuji dipengadilan. Kalau (alasan) itu dianggap benar, maka talak jatuh, sedangkan kalau tidak benar, talak tidah jatuh, “kata Sekertaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am.

KOMENTARI TULISAN INI

  1. TULISAN TERKAIT