Pondok Pesantren Ar Rhaudha Seluma

Jl. Merdeka Tais No. 85

-

SERTIFIKASI BUKAN BASA BASI

Jum'at, 12 Agustus 2016 ~ Oleh operator1 ~ Dilihat 454 Kali

Kebijakan program sertifikasi guru tidak sekadar menjadi formalitas atau alat untuk mendapatkan tunjangan profesi. Oleh karena itu, guru juga telah mendapatkan sertifikasi perlu dipantau terus menerus, apakah memiliki kapasitas dan kompetensi yang sebenarnya dalam mengajar.

 Guru merupakan profesi mulia karena di pundak merekalah masa depan bangsa ini ditentukan. Guru juga dianggap sebagai pahlawan pembangunan karena di tangan mereka akan lahir pahlawan-pahlawan pembangunan yang kelak mengisi ruang-ruang publik di negeri ini. Guru yang ideal tidak sekadar guru yang memenuhi syarat pintar di bidang ilmunya, tetapi jauh lebih penting dari itu semua, guru harus bisa memosisikan dirinya sebagai agen perubahan. Akhirnya, tuntutan menjadi guru profesional melalui sertifikasi mutlak harus diupayakan.

            Guru haruslah menjadi sosok yang profesional karena mereka salah satu faktor penentu dalam konteks meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sertifikasi merupakan upaya peningkatan kualitas guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraannya. Diharapkan program tersebut meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan

            Bentuk peningkatan kesejahteraan tersebut berupa pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil ataupun non PMS.

            Namun, survey yang pernah dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia mengenai dampak sertifikasi terhadap kerja guru menunjukkan kinerja guru yang sudah lolos sertifikasi belum memuaskan. Kerja keras guru ternyata hanya berlaku saat akan mengikuti sertifikasi. Setelah itu kemampuan dan kualitas guru sama saja. Dengan kata lain, ada atau tanpa sertifikasi, kondisi dan kemampuan guru sama saja.

            Anggaran sertifikasi dari 2011- 2014 yang jumlahnya Rp 152,6 triliun itu tidak membawa perubahan yang signifikan pada kualitas pendidikan di Indonesia, bahkan dunia pendidikan dengan sistem UN-nya semakin merusak citra guru. Ini belum termasuk anggaran yang sudah dikeluarkan untuk proses sertifikasi tersebut.

            Seharusnya ada pemantauan terhadap mereka yang sudah lulus sertifikasi. Tanyakan kepada anak didik yang pernah diajarnya. Benarkah setelah sertifikasi, guru yang bersangkutan sudah baik mengajar dan mendidiknya? Tentunya kriteria baik itu dasarnya hasil uji lapangan, bukan sekadar hasil uji kompetensi dan kumpulan sertifikat seminar, misalnya,  apakah suaranya bisa di dengar anak didik dalam satu kelas, maupun menjelaskan dengan baik, berkepribadian ramah, tidak pendendam kepada siswanya dan lainnya.

            Kalau mereka mengatakan belum baik, tentunya sertifikasi itu harus dicabut. Jika tidak, justru guru-guru seperti inilah yang semakin merusak proses pendidikan di Indonesia.

            Kebijakan dan program sertifikasi guru tidak sekadar menjadi formalitas atau sekadar alat untuk mendapatkan tunjangan profesi. Oleh karena itu, guru yang telah mendapatkan sertifikasi perlu dipantau terus-menerus, apakah memiliki kapasitas dan kompetensi yang sebenarnya dalam mengajar. Yang lebih penting lagi adalah peningkatan nilai produktivitas guru dalam mengajar dan berkarya sehingga sertifikasi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas guru dan pendidikan.

(AHMAD AGUS FITRIAWAN)

KOMENTARI TULISAN INI

  1. TULISAN TERKAIT